Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) tengah berupaya mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik dengan regulasi yang lebih terstruktur. Hal ini dianggap penting, karena keberhasilan adopsi kendaraan listrik di banyak negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Dalam kajian yang dilakukan, KOLEKSI menyoroti dua contoh negara, yaitu Norwegia dan Ethiopia, yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Meskipun kedua negara tidak serupa dalam strategi, keduanya berhasil mencapai target Zero Emission Vehicles (ZEV).
Ketua Umum KOLEKSI, Arwani Hidayat, menjelaskan bahwa perpindahan menuju kendaraan listrik lebih dari sekadar tren, tetapi merupakan langkah strategis untuk ketahanan energi dan perekonomian nasional. Ini menunjukkan pentingnya investasi dalam inisiatif kendaraan listrik untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Norwegia Sebagai Contoh Kebijakan Insentif yang Sukses
Norwegia telah menjadi contoh yang patut diteladani dengan kebijakan berbasis insentif yang sangat berhasil. Dalam rentang waktu hingga 2025, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) diprediksi mencapai 95,9 persen dari total penjualan mobil baru. Angka ini bahkan diproyeksikan meningkat menjelang kuartal pertama 2026.
Pemerintah Norwegia telah mengambil langkah konkret dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik, serta menghapus pajak registrasi. Berbagai insentif lain, seperti potongan tarif tol dan parkir publik, juga menjadi daya tarik bagi konsumen.
Keberadaan infrastruktur pengisian daya yang luas menjadi faktor penting dalam kesuksesan adopsi EV di Norwegia. Ketersediaan charger yang merata telah menghilangkan kekhawatiran masyarakat mengenai jarak tempuh kendaraan, atau dikenal dengan istilah range anxiety.
Kombinasi dari kebijakan insentif dan infrastruktur yang memadai menjadikan mobil listrik memiliki harga yang bersaing. Dalam banyak kasus, kendaraan listrik bahkan lebih terjangkau dibandingkan mobil bermesin pembakaran internal dalam kategori yang sama.
Ethiopia dan Pendekatan Regulasi yang Ketat
Berbeda dengan Norwegia, Ethiopia mengambil langkah tegas melalui regulasi yang ketat. Menariknya, pada awal tahun 2024, negara ini secara resmi melarang impor mobil penumpang bermesin pembakaran internal. Hanya kendaraan listrik yang diizinkan untuk diimpor ke negara tersebut.
Penerapan kebijakan ini berakar dari kondisi ekonomi makro yang dihadapi Ethiopia. Dengan mengeluarkan hampir US$ 2 miliar setiap tahun untuk bahan bakar fosil, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor kendaraan ICE demi memperbaiki tekanan pada devisa negara.
Regulasi ini memberikan dampak yang signifikan. Sebelumnya, jumlah kendaraan listrik di Ethiopia pada 2022 hanya sekitar 7.000 unit, namun jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang tepat dapat mempercepat penyerapan teknologi ramah lingkungan.
Dengan kebijakan yang jelas, Ethiopia tampaknya berhasil memanfaatkan surplus listrik dari pembangkit hidroelektrik domestik, menjadikan kebijakannya lebih berkelanjutan dan efisien.
Peluang Indonesia Dalam Transisi Energi Menuju Kendaraan Listrik
Menurut KOLEKSI, Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk berinovasi dalam transisi menuju kendaraan listrik. Tanah air memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk produksi baterai kendaraan listrik serta potensi energi baru terbarukan yang cukup besar.
Di samping itu, Indonesia juga memiliki industri otomotif yang terus berkembang. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan regulasi yang lebih akurat terkait insentif pajak yang langsung menuju konsumen dan penguatan standar emisi untuk kendaraan ICE.
Langkah-langkah ini diyakini akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik dan mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini mendera. Dengan mengombinasikan pendekatan Norwegia dan Ethiopia, Indonesia bisa menciptakan strategi yang lebih komprehensif untuk mendukung transisi energi.
Perpaduan antara insentif fiskal dan regulasi yang tegas, sambil tetap memperhatikan ketersediaan infrastruktur, dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kendaraan listrik di Indonesia. Ini memungkinkan masyarakat lebih mudah beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
